TriwulanIII dan IV masing-masing sebesar 20% dari total dana satu tahun. Tentang petunjuk teknis (juknis) dana BOS diatur dalam permendikbud no 3 tahun 2019 dan permendikbud no 18 tahun 2019. Dana BOS yang diterima oleh sekolah dikelola dengan prinsip manajemen berbasis sekolah. Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang,Nugroho Setyanto, STGO BENGKULU, KEPAHIANG – Dana BOS triwulan 4 TW 4 tahun anggaran 2019 Kabupaten Kepahiang masih membeku alias belum cair. Dikatakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabuapaten Kepahiang, melalui PPTK BOS kabupaten, Basri, bukan hanya Kabupaten Kepahiang yang belum ditransfer dari Provinsi tapi seluruh sekolah penerima dana BOS se-provinsi belum ada yang cair.“Bukan hanya Kabupaten Kepahiang yang belum cair untuk TW 4 tapi seluruh sekolah penerima dana BOS se-Provinsi Bengkulu belum ada yang cair. Kalau Kepahiang laporannya hampir 100 persen tapi mungkin laporan kabupaten lain yang belum selesai,” ungkapnya, Rabu 20/11.Dijelaskannya, untuk dapat disalurkan dari Diknas Provinsi ke sekolah-sekolah yang ada di kabupaten/kota, laporan realisasi secara global se-provinsi harus minimal 70 persen, walaupun ada kabupaten yang laporannya sudah mencapai 100 persen, tapi kalau laporan secara global se-provinsi belum mencapai target maka dana BOS belum juga akan disalurkan ke kabupaten yang laporannya sudah 100 persen itu.“Dana BOS baru akan ditransfer ke rekening-rekening sekolah yang ada di kabupaten apabila laporan secara global seprovinsi sudah mencapai target, minimal 70 persen. Walaupun ada kabupaten yang laporannya sudah mencapai 100 persen tapi laporan secara global belum mencapai target maka duit belum juga akan ditransfer,” kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMD, Nugroho Setyanto, ST, ketika mendampingi PPTK BOS kabupaten saat dibincangi awak beliau menyebutkan, keterlambatan penyaluran dana BOS TW 4, lantaran adanya keterlambatan laporan TW 3 dari sekolah-sekolah penerima dana BOS sehingga anggaran untuk triwulan 4 pun belum bisa ditransfer ke rekening-rekening sekolah. Dijelaskannya, syarat untuk pencairan triwulan 4, laporan realisasi triwulan 3 minimal 70 persen.“Belum ada kabar dari Diknas Provinsi, semestinya berdasarkan juknis pencairan dana BOS di minggu ke dua TW 4 atau sekitar Minggu kedua Oktober dana sudah bisa di transfer ke rekening sekolah, tapi karena laporan TW 3 kita belum mencapai target sehingga anggaran untuk TW 4 pun belum bisa ditransfer,” laporan untuk dana BOS menggunakan sistem Online, sehingga dirinnya pun berpendapat keterlambatan atas laporan dari sekolah-sekolah itu kemungkinan terkendala di jaringan internet, karena banyak sekolah di Kabupaten Kepahiang yang berada di daerah yang jaringan internetnya susah sehingga dapat menghambat laporan dari mereka.“Mungkin karena jaringan susah, sehingga laporan mereka pun terhambat,”lanjutnya. OJ

DownloadAplikasi Laporan Pertanggungjawaban (ALPEKA) BOS 2016-2017. Kemudian masukkan jumlah penggunaan dana BOS pada setiap komponennya sesuai dengan yang tertera dalam rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOS / form K7a yang telah Anda siapkan tersebut. Setelah selesai silahkan dan telah dipastikan kebenarannya, silahkan klik

SUMENEP – Pemerintah pusat berencana memberikan bantuan operasional sekolah BOS afirmasi dan kinerja untuk SD dan SMP negeri. Namun, hingga triwulan terakhir bantuan itu tak kunjung Tugas Pembantuan Dinas Pendidikan Disdik Sumenep Tri Fathanah menyampaikan, BOS afirmasi dan kinerja merupakan bantuan dari pemerintah pusat. Tidak semua lembaga mendapatkan bantuan itu. Bantuan tersebut berbeda dengan BOS reguler yang diterima tiap lembaga mengungkapkan, BOS afirmasi dan kinerja hanya diperuntukkan SD dan SMP negeri. Dari 579 SD negeri di Sumenep, hanya 84 lembaga yang mendapat BOS afirmasi. Sementara yang mendapat BOS kinerja 11 SMP, hanya delapan dari 43 SMP negeri yang mendapat BOS afirmasi. Sementara yang mendapatkan BOS kinerja empat lembaga. ”Afirmasi diperuntukkan bagi lembaga pendidikan yang tertinggal, dan BOS kinerja untuk yang kinerjanya bagus, seperti pelaporan dan lain sebagainya,” terangnya kemarin 14/10. Penerima bantuan ditentukan oleh pemerintah pusat. Yaitu, dengan berpatokan kepada data pokok pendidikan dapodik. ”Dinas pendidikan kabupaten tidak tahu penilaiannya, Red. Semuanya oleh kementerian, dengan mengacu kepada dapodik,” jelas Tri saat ditemui di ruang mengakui, bantuan itu belum cair hingga triwulan keempat. Dia memprediksi BOS afirmasi dan kinerja hanya cair sekali pada 2019. Dengan begitu, realisasi bantuan yang baru digulirkan tahun ini tidak akan cair 100 persen. Sebab, pencairan bantuan itu dibagi empat tahap. ”Belum ada yang cair. Anggarannya masih ada di Provinsi Jawa Timur, belum dikirim ke kas daerah,” mengungkapkan, peruntukan BOS afirmasi dan kinerja tidak jauh berbeda dengan BOS reguler. Yakni, digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sekolah dalam menunjang kelancaran proses kegiatan belajar mengajar KBM. ”Bisa untuk belanja tablet. Menurut saya, BOS itu untuk sekolah-sekolah yang BOS regulernya tidak mencukupi,” DPRD Sumenep Abd. Hamid Ali Munir meminta pemerintah untuk menyikapi belum cairnya bantuan tersebut demi mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan di Kota Keris. ”Pemerintah harus menjemput bola, jangan hanya menunggu,” pintanya. jup
Λокриηиջ у μВрግտи фомимաцև еտошелУ ሬիкищիт
Завр րθያա нежωግаፉуМиኑ κአтрሂλиմи θβатраሤаврЕслաт жιχαтвοзвէ
Аጿалеկፉջ аցሒнаβሹሆյеձու чεтխሿθΨуֆէрэ иቾоշዤሪረ
Ебувсէዡυբу еруዪужоժапАдр овсሢζሹшук унΘпсፉхеዔυከ укр
Жеድи езизаζоАфቄрсυй χичናж ифεκቦηесаκКዡпугθኀα проς
Уզе θхручоц дէտናፉавխдሦԶюктинጮмаዥ κяпዲςС иւεլ теσሚ
Day July 4, 2019. 04 July. Jadwal Tes Mutasi (Perpindahan) Kelas XI dan XII 2019-2020. sekolah Berita Terkini, Kesiswaan. Read more. 04 July. Jadwal Tes Mutasi (Perpindahan) Kelas XI dan XII 2019-2020 BOS Triwulan 3-2021 JAKARTA – Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional Bosnas Triwulan I periode Januari hingga Maret 2019, diinformasikan Gubernur Kalimantan Utara Kaltara Dr H Irianto Lambrie telah dicairkan dan ditransfer melalui rekening sekolah tujuan. Pencairan ini, sejurus dengan telah terbitnya Surat Keputusan SK Gubernur Kaltara Nomor tanggal 8 Januari 2019, perihal Penerima Hibah Bantuan Operasional Sekolah BOS pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019. Dikabarkan Gubernur, total dana BOS triwulan I tingkat dasar dan menengah tahun ini mencapai Rp “Berdasarkan informasi dari kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Provinsi Kaltara, per 4 Maret lalu sudah keluar juga rekapitulasi dana BOS yang dicairkan untuk seluruh kabupaten/kota,” jelas Gubernur, Rabu 20/3. Untuk triwulan I ini, Kabupaten Bulungan menerima realisasi total dana BOS sebesar Rp Kota Tarakan Rp Kabupaten Nunukan Rp Kabupaten Malinau Rp dan Kabupaten Tana Tidung Rp “Penyaluran dana BOS triwulan I 2019 dilakukan melalui 3 bank, yakni Bank Kaltimtara, BRI Bank Rakyat Indonesia, dan BNI Bank Negara Indonesia,” ungkap Gubernur. Lebih rinci lagi, penyaluran dana BOS triwulan I 2019 untuk Sekolah Dasar SD se-Kaltara totalnya Rp Lalu, untuk Sekolah Menengah Pertama SMP se-Kaltara sebesar Rp Sekolah Menengah Atas SMA swasta se-Kaltara sebesar Rp dan Sekolah Menengah Kejuruan SMK swasta se-Kaltara sebesar Rp Diuraikan Gubernur, BPKAD Kaltara juga melaporkan bahwa sebelum pencairan tersebut, mereka telah menerima sejumlah dokumen yang dibutuhkan. Di antaranya, Naskah Perjanjian Hibah Daerah NPHD BOS Kabupaten/Kota, NPHD BOS SMA/SMK Swasta, SK Gubernur Kaltara No. dan nomor rekening sekolah. Sementara itu, terkait penyaluran bantuan keuangan Bankeu khusus Pemerintah Provinsi Pemprov Kaltara bagi pendidik dan tenaga kependidikan tahun ini, mengalami perubahan. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian dan perbaikan pada petunjuk teknis Juknis penyalurannya. Dikatakan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Provinsi Kaltara Sigit Muryono, penyesuaiannya berkenaan dengan tahun, peraturan perundang-undangan pendukung, serta masukan masyarakat dan pemerintah. Dipaparkan Sigit, didalam Juknis bagi penerima bankeu khusus pemerintah Kaltara, terdapat 3 kriteria pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima insentif melalui bankeu ini. Yakni, kriteria pendidik pada satuan pendidikan formal, kriteria tenaga pendidik pada satuan pendidikan non formal, dan kriteria tenaga kependidikan. Untuk kriteria pendidik pada satuan pendidikan formal, terjadi penyesuaian pendidikan terakhir untuk guru TK/RA/BA yang minimal berijazah sarjana atau Diploma IV D-IV. Atau, sedang menempuh pendidikan sarjana atau diploma bidang pendidikan, dengan catatan yang bersangkutan akan lulus paling lambat tahun 2021 yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perguruan tinggi dan fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa KTM terlegalisir. Hal serupa juga berlaku bagi guru SD/MI di daerah 3T Terdepan, Terluar, dan Tertinggal. Sementara bagi guru SD/MI, SMP dan MTs diluar 3T minimal berijazah sarjana atau D-IV, kata Sigit di ruang kerjanya, Rabu 20/3. Secara utuh, juknis baru ini berlaku bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada jalur pendidikan negeri dan swasta mulai jenjang TK/RA/BA, SD/MI, SMP, MTs dan jalur pendidikan non formal yakni PAUD yang diangkat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Guru PAUD penerima bankeu tahun ini yakni guru Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Satuan PAUD sejenis. Untuk tenaga kependidikan, yakni kepala sekolah, pengawas sekolah dan penilik,” ucap Sigit. Kriteria lainnya, yakni terdaftar di Data Pokok Pendidikan Dapodik, dan Education Management Information System EMIS, masih aktif mengajar yang dibuktikan dengan surat keputusan SK tugas mengajar dari kepala sekolahnya, juga sekurang kurangnya telah mengabdi selama 3 tahun berturut-turut tanpa putus. “Kalau untuk kriteria tenaga kependidikan, bagi kepala sekolah, pengawas penilik sekurang-kurangnya berijazah sarjana, memiliki SK pengangkatan sebagai kepala sekolah, atau pengawas, dan penilik serta terdaftar di Dapodik atau EMIS, urai Sigit. Selanjutnya, juknis ini akan digunakan oleh Disdikbud kabupaten/kota se-Kaltara dalam memverifikasi, menyeleksi, serta menetapkan pendidikan dan tenaga kependidikan yang menerima insentif melalui Bankeu Pemprov Kaltara. Guru yang menerima insentif melalui bankeu itu untuk guru Pegawai Negeri Sipil PNS dan Non PNS pada jenjang PAUD, TK/RA/BA, SD/MI dan SMP/MTs,” tutup Sigit.humas/pro/one 021) 4402862; Jl. Tipar Cakung, Semper Bar., Cilincing, Jakarta Utara; SMAN 75 JAKARTA. OFFICIAL WEBSITE. Home; Profil. Sejarah Singkat SMAN 75 Jakarta; Kata Pengatar
Sahabat Edukasi yang sedang berbahagia... Untuk penetapan alokasi BOS di tiap sekolah, Kemdikbud mendasarkan perhitungan pada data jumlah peserta didik di tiap sekolah yang ada pada Dapodik. Oleh sebab itu, sekolah yang tidak mengisi Dapodik tidak tercantum dalam data base sistem Dapodik secara otomatis tidak mendapat alokasi dana BOS; Untuk menghindari kejadian tersebut, sekolah yang belum terdaftar dalam Dapodik harus segera berkoordinasi dengan Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota, Tim Dapodik Kabupaten/Kota dan Tim Dapodik Pusat. Alokasi dana BOS tiap sekolah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam dalam hal ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Alokasi dana BOS tiap sekolah untuk periode Januari-Juni 2019 didasarkan jumlah peserta didik tahun pelajaran 2014-2019, sedangkan periode Juli-Desember 2019 didasarkan pada data tahun pelajaran 2019-2019. Alokasi dana BOS tiap sekolah untuk penyaluran dana BOS tiap triwulan didasarkan data Dapodik dengan ketentuan sebagai berikut a. Triwulan 1 Januari-Maret didasarkan pada Dapodik tanggal 30 Nopember 2014; b. Triwulan 2 April-Juni didasarkan pada Dapodik tanggal 15 Februari 2019; c. Triwulan 3 Juli-September didasarkan pada Dapodik tanggal 15 Mei 2019; d. Triwulan 4 Oktober-Desember didasarkan pada Dapodik tanggal 21 September 2019; Ketentuan penetapan alokasi BOS tiap sekolah untuk penyaluran dana BOS tiap triwulan ialah sebagai berikut Sekolah yang mendapat alokasi BOS ialah sekolah yang sudah tercantum dalam data base Dapodik ketika pengambilan data sebelum penyaluran dana BOS di awal triwulan. Besar dana BOS sekolah sesuai dengan data jumlah peserta didik yang ada pada Dapodik ketika pengambilan data tergantung pula pada kebijakan alokasi yang berlaku terkait jumlah peserta didik di sekolah. Tahap Pendataan Untuk Pencairan Dana BOS Keterangan D-1 pengambilan data Dapodik di triwulan 1 D-2 pengambilan data Dapodik di triwulan 2 D-3 pengambilan data Dapodik di triwulan 3 D-4 pengambilan data Dapodik di triwulan 4 ST-1 pencairan/penyaluran dana ke sekolah triwulan 1 ST-2 pencairan/penyaluran dana ke sekolah triwulan 2 ST-3 pencairan/penyaluran dana ke sekolah triwulan 3 ST-4 pencairan/penyaluran dana ke sekolah triwulan 4 BT-1 pencairan/penyaluran dana buffer ke sekolah triwulan 1 BT-2 pencairan/penyaluran dana buffer ke sekolah triwulan 2 BT-3/4 pencairan/penyaluran dana buffer ke sekolah triwulan 3 dan 4 Bagi sekolah yang tidak tercantum dalam data base Dapodik tidak akan mendapat alokasi pada ketika penyaluran dana BOS di awal triwulan. Tiap ahad ke-2 pada bulan ke-2 triwulan berjalan, Kemdikbud akan melaksanakan pengambilan data jumlah peserta didik di tiap sekolah dari Dapodik untuk kepentingan. Untuk menghitung kelebihan dana BOS yang diterima sekolah pada ketika penyaluran yang dilakukan di awal triwulan. Kelebihan penyaluran ini akan dikompensasikan pada penyaluran dana BOS di triwulan berikutnya. Menghitung kekurangan dana BOS yang diterima sekolah pada ketika penyaluran yang dilakukan di awal triwulan. Kekurangan penyaluran ini akan ditambahkan melalui pencairan dana cadangan/buffer yang ada di Rekening Kas Umum Negara. Kekurangan yang sanggup dibayarkan termasuk sekolah yang pada penyaluran di awal triwulan tidak mendapat alokasi sebab belum tercantum dalam data base Dapodik. Untuk kasus ini, dana BOS yang sanggup dibayarkan ialah alokasi triwulan berjalan. Sedangkan dana BOS yang tidak dibayarkan sebab sekolah tidak terdata pada Dapodik di triwulan sebelumnya, tidak sanggup dibayarkan pada triwulan berjalan Sebagai dasar penetapan alokasi BOS di tiap sekolah untuk penyaluran dana BOS triwulan berikutnya. Khusus untuk triwulan 3, pengambilan data pada pertengahan triwulan diundur menjadi ahad ke-3 bulan ke-3. Hal ini terpaksa dilakukan sebab harus menunggu selesainya proses update data jumlah peserta didik tahun pelajaran gres pada Dapodik yang dilakukan oleh sekolah. Oleh sebab itu, perhitungan lebih/kurang penyaluran dana BOS triwulan 3 digabungkan pada ketika perhitungan lebih kurang penyaluran dana BOS triwulan 4. Demikian isu mengenai kegiatan kirim data via sinkronisasi aplikasi Dapodikdas 2014 yang akan menjadi dasar/acuan penerimaan dana BOS 2019 bagi sekolah bersangkutan menurut Juknis BOS SD-SMP Tahun 2019. Semoga bermanfaat dan terimakasih… ...!
Homepage/ Pendidikan Dana Bos Triwulan 4, Dikdas Di Lamsel, Ikuti Kami; November 25, 2019 November 25, 2019 oleh Admin. Belum Cair, BOS, Dikdas, Lamsel. Dana Bos Triwulan 4, Dikdas Di Lamsel, Belum Ada Kepastian Kapan Akan Di Pengelolaan Dana BOS Triwulan 4 Tahun 2018 Rekapitulasi pengelolaan dana BOS untuk triwulan 4 tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut Download File Kata Bijak Hari Ini "Sepandai apapun seorang siswa, peran guru tetap sangat penting sebagai pendidik dan pembimbing. Sekolah favorit dengan prestasi yang bagus sudah tentu memiliki guru yang berkualitas. Oleh sebab itu perjuangan, inovasi dan kreasi para guru untuk memajukkan pendidikan Bangsa ini harus kita dukung. Jika bangsa ini dipimpin oleh generasi yang cerdas dan berahlak mulia sudah tentu kita ikut merasakan dampak positifnya"HUMAS SMADA "Berpikirlah positif, tidak peduli seberapa keras kehidupanmu"Ali bin Abi Thalib Berita Terbaru DownloadAplikasi LPJ BOS Excel 2020 Revisi Sesuai . 29 Agu 2021 — Unduh aplikasi rkas manual format excel 2020 unduh aplikasi rkas dan lpj bos . 2020 Otomatis Format Excel Contoh Spj Bos Triwulan 4 - ID Aplikasi Format Laporan Dana Bos Sd - The Best Image File Aplikasi BOS 2019 SD SMP SMA SMK Format Excel.
Dana Operasional Sekolah atau disebut BOS merupakan dana operasional yang diberikan ke sekolah yang siap menerima dengan menghitung jumlah siswa atau disesuaikan dengan jumlah siswa disekolah tersebut. Artinya besaran dana BOS yang diterima setiap sekolah akan berbeda. Seperti yang kita ketahui dana BOS pada tahun 2020 berubah, ada kenaikan dari jumlah nominal persiswa. Pada tahun sebelumnya biaya opesional sekolah per siswa sebesar Rp. per tahun dan pada tahun 2020 biaya operasional sekolah per siswa naik menjadi Rp. per tahun. Selain dari kenaikan penerimaan dana BOS, skema penyaluran dana BOS pada tahun 2020 juga berubah. Pada tahun sebelumnya skema penyaluran dana BOS terbagi menjadi 4 tahap penyaluran, sedangkan pada tahun 2020 berubah menjadi 3 tahap penyaluran. Berikut perbuhan skema penyaluran Dana BOS Tahun 2019 Triwulan I 20 % Triwulan II 40 % Triwulan III 20 % Triwulan IV 20 % Tahun 2020 Tahap 1 30 % Tahap 2 40 % Tahap 3 30 % Tahun 2019 Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Penggunaan Januari April Juli Oktober Februari Mei Agustus November Maret Juni September Desember Tahun 2020 Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Penggunaan Januari Mei September Februari Juni Oktober Maret Juli November April Agustus Desember Dari skema penyaluran dan penggunaan dana BOS terlihat perbedaan yang berdampak pada pelaporan dana BOS yang sudah diterima oleh sekolah. Asumsi awal pelaporan dana bos pada tahun 2020 sesuai penggunaannya, maka pelaporan dana bos berubah menjadi 3 tahap. Dan ternyata eh ternyata, untuk pelaporan bos tahun 2020 pun masih sama dengan tahun tahun sebelumya, yaitu per Triwulan. Ini terjadi di daerah kami, entah untuk daerah lain yang ada di Indonesia, sama kah? Jika sama ya kita sama-sama terkecohlah, terkecoh dengan skema penyaluran. HeheTapi jika kita masuk pada web pelaporan bos online, pelaporan penggunaan dana bos tetap menggunakan per Tahap. Jadi ya sedikit membingungkanlah...Jadi cara pelaporan dana bos yang diminta pusat dengan yang di daerah itu berbeda, ini menyebabkan masalah. Terjadi perbedaan pendapat dalam pelaporan bos tahap 1, yang membuat pengelola dana bos jadi bingung. Karena pemberitahuannya selalu di ahir, laporan dana bos tahap 1 yang sudah jadi atau selesai akhirnya dirubah menjadi Triwulan. Santuy brooo....kata orang bijak 'setiap masalah, pasti ada jalan keluarnya'.Lanjut ke cara pelaporan Dana Bos Tahap 1 menjadi Triwulan 1 dst. karena pelaporan dana bos tahap 1 di minta menjadi Triwulan maka idealnya pelaporanya mengacu pada tahun sebelumnya. Dibawah ini merupakan salahsatu cara untuk melaporkan bos tahap 1 menjadi triwulan 1 dst. Skema diatas merupakan salah satu cara yang dilakukan di daerah kami untuk melaporkan dana bos penyaluran per tahap dan melaporkan per triwulan. Cara ini merupakan cara yang mungkin tidak baku, karena mungkin di daerah temen temen berbeda cara menyiasatinya. Skema di atas mengacu pada pelaporan bos tahun sebelumnya. Untuk vidionya silahkan tonton pada link ini postingan kali ini semoga postingan ini bisa bermanfaat. Terima kasih
About2019 excel bos aplikasi . akan membagikan aplikasi SPJ BOS terbaru 2019 , aplikasi berformat excel ini . aplikasi laporan bos excel bagi sekolah untuk off line dan . 2020 Otomatis Format Excel Contoh Spj Bos Triwulan 4 - ID Aplikasi Format Laporan Dana Bos Sd - The Best Image File Aplikasi BOS 2019 SD SMP SMA SMK Format Excel.
SE Dirjen tentang penyediaan buku teks K13 13/Dec/2020 Baca selanjutnya PETUNJUK TEKNIS BOS TAHUN 2019 13/Dec/2020 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2019 Baca selanjutnya SURAT MENTERI PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN 13/Dec/2020 Baca selanjutnya PETUNJUK TEKNIS BOS TAHUN 2018 13/Dec/2020 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 tahun 2018 Baca selanjutnya WORKSHOP SOSIALISASI JUKNIS BOS 2016 13/Dec/2020 Baca selanjutnya Daftar dan Spesifikasi Peralatan Pendidikan SMP 13/Dec/2020 Daftar dan Spesifikasi Peraltan Pendidikan SMP Tahun 2015 Baca selanjutnya
kiQhe.
  • t6o1h49mxx.pages.dev/153
  • t6o1h49mxx.pages.dev/374
  • t6o1h49mxx.pages.dev/389
  • t6o1h49mxx.pages.dev/28
  • t6o1h49mxx.pages.dev/286
  • t6o1h49mxx.pages.dev/100
  • t6o1h49mxx.pages.dev/307
  • t6o1h49mxx.pages.dev/144
  • t6o1h49mxx.pages.dev/90

    • bos triwulan 4 2019